Tak Paham Hukum, Mochtar Hanya Diam Hadapi Kasasi

JAKARTA – Menghadapi gencarnya opini banyak pihak yang mencecar vonis bebas, Walikota Bekasi non-aktif, Mochtar Mohamad memilih menahan diri.

“Karena beliau tidak paham hukum dengan reaksi yang muncul beliau hanya diam dan sabar,” kata pengacara Mochtar, Sirra Prayuna saat berbincang dengan Okezone, Jumat (22/10/2011) malam.

Sirra menyayangkan banyak opini reaksi atas vonis bebas kliennya datang dari pihak-pihak yang tidak memahami, bahkan mengetahui proses yang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, di mana Mochtar berperkara.

“Sebelum menilai sesuatu, pelajari dulu apa fakta, saksi, dan bukti sudah yang dihadirkan di persidangan berkorelasi dengan perkara yang didakwakan. Kalau sudah dipahami baru bisa menilai. Teman-teman yang komentar saja tidak hadir di persidangan, premisnya sudah keliru,” ungkapnya.

Dia juga mengaku kecewa dengan sikap KPK yang menyatakan hakim pemutus vonis bebas Mochtar tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di pengadilan.

“Kalau memang betul yang mana? Sampaikan ke publik, jangan kesimpulan itu menyesatkan publik,” keluhnya.

(amr)

KETAATAN HUKUM HAKIM, MASIH MINIM

JAKARTA, (Tubas) – Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan, ketaatan hukum para hakim dari tingkat pertama hingga pengadilan tinggi, masih minim. Hal itu terungkap setelah KY yang bekerja sama dengan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, melakukan program penelitian putusan hakim tinggi yang mencakup putusan perkara pidana dan perdata pada kurun waktu 2009 hingga 2011.

“Pada umumnya, putusan-putusan hakim di pengadilan telah mengikuti ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP. Tapi, ada catatan yang menunjukkan kecenderungan ketaatan hukum hakim pengadilan kita masih minim, khususnya dalam putusan hukum acara,” ujar Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus saat melakukan jumpa pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Jaja menuturkan, dalam hal ketaatan hakim terhadap hukum acara tersebut, masih ditemukan sejumlah terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Selain itu, ditemukan juga indikasi putusan-putusan yang tidak cukup proporsional dalam membuat pertimbangan para pihak terdakwa.

“Jumlah perkara masih ditemukan kurangnya elaborasi hakim terhadap keterangan saksi-saksi kunci, padahal jika keterangan tersebut dapat didalami, akan dapat diungkap fakta hukum yang lebih mencerminkan kebenaran material atas kasus tersebut,” kata Jaja.

Ditambahkan, dalam putusan-putusan tersebut juga terlihat ada ketidakjelasan sikap pengadilan tingkat banding, terhadap sejumlah pelanggaran prosedural menurut KUHAP, yang seharusnya diancam dengan pembatalan. Sedangkan, beberapa putusan yang dibacakan, kata Jaja, masih sering ditemukan tanggal yang sama dengan tanggal musyawarah majelis hakim.

“Sekalipun ini bukan pelanggaran hukum acara, namun kesan ketergesaan tidak bisa dihindari. Dan kekurangan ini sesungguhnya dapat menjadi indikasi awal dari sikap hakim yang tidak profesional dalam menjalankan tugas,” kata Jaja.

Lebih lanjut, Jaja menuturkan, jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang sama pada 2009 lalu, tahun ini tercatat paling banyak putusan hakim yang tidak memenuhi hukum acara.

Pada 2009 dari 682 putusan yang diteliti, 175 di antaranya, atau setara dengan 23,81 persen tidak memenuhi hukum acara. Sementara itu, di tahun 2010, dari 1.324 putusan yang diteliti, 225 di antaranya atau setara 14,06 persen tidak memenuhi hukum materil. Sedangkan, pada 2011, dari 623 putusan diteliti, sebanyak 173 atau setara dengan 40,71 persen tidak memenuhi hukum acara.

“Dan tujuan dari penelitian sejak 2009 hingga tahun ini, untuk mendeteksi kecenderungan umum atas kualitas putusan hakim, dalam konteks menegakkan martabat, kehormatan keluhuran hakim, dan juga menghimpun informasi awal kualitas hakim tinggi. Karena mereka notabenenya juga akan menjadi calon-calon hakim agung,” tuturnya.

Oleh karena itu, Jaja mengatakan, hakim-hakim di pengadilan tinggi perlu memberi perhatian khusus terhadap pelanggaran ketentuan KUHAP. Menurutnya, pengadilan tinggi berperan penting untuk mengoreksi ketidakcermatan hakim pengadilan tingkat pertama.

“Jadi, akan sangat efektif apabila Mahkamah Agung dapat diminta memberikan petunjuk lebih konkret bagaimana para hakim pengadilan ini harus bersikap apabila mereka menemukan adanya pelanggaran atas ketentuan hukum acara seperti ini,” kata Jaja. (red)
best male enhancement product

MA Minta Hakim Kasus Muchtar Muhamad Mundur

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Mahkamah Agung (MA) akan meminta hakim pengadilan tipikor Jawa Barat, RC, mengundurkan diri. Hakim ini merupakan salah satu hakim yang membebaskan Wali Kota nonaktif Bekasi, Mochtar Muhamad, pekan lalu.

“Diminta mundur bukan karena putusannya, tapi karena tidak terbuka saat seleksi hakim tipikor,” kata Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA), Joko Sarwoko, di Bandung, Sabtu (15/10). Soal putusan pengadilan, ujar dia, penyelesaiannya tetap melalui proses hukum kasasi yang diajukan jaksa.

Apalagi, tambah Joko, yang bersangkutan juga sudah menyatakan siap mundur. “Bagus itu. Akan kami tagih,” tegas dia.

Ketua MA , Harifin A Tumpa, mengatakan proses seleksi RC menjadi hakim tipikor sudah mengikuti ketentuan UU. Bahkan, kata dia, seleksi sudah melibatkan lembaga swadaya dan anggota tim dari luar MA.

Uji publik pun dilakukan, termasuk memasang pengumuman daftar calon di media massa dan meminta masukan publik. “Tapi tak ada satu pun masukan diterima, terkait hakim ini,” ujar dia, di sela acara purna bhakti mantan Ketua MA Bagir Manan, Sabtu (15/10).

Karenanya, kata Harifin, publik diminta tak melulu menyalahkan MA dalam proses seleksi hakim tipikor dari jajarannya. Informasi masyarakat, ujar dia, juga punya peran penting untuk rekam jejak dan penilaian kandidat.

Juru Bicara MA, Hatta Ali, menyatakan pengawasan internal MA sudah berjalan. Termasuk dengan pemeriksaan setiap tiga bulan. Pengawasan, tambah dia, juga menggunakan ‘kawal depan MA’, yang itu adalah Pengadilan Tinggi. “Pengadilan Tinggi yang lebih intensif lakukan pengawasan, yang paling tahu situasi di suatu provinsi,” tegas Ketua Muda Pengawasan MA ini, di acara yang sama.

Namun, Hatta berjanji persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi MA. Dia tak menampik telah ‘kecolongan’, dengan persoalan ini. Tapi, dalih dia, persyaratan administrasi memang terpenuhi. Karena syarat UU adalah ‘tidak pernah dihukum’, dengan menyertakan surat pernyataan dari kandidat.

MA telah memanggil hakim dari pengadilan tipikor Jawa Barat, menyusul putusan bebas Mochtar, Kamis (13/10). “Yang memanggil (Ketua Muda MA yang membidangi) Pengawasan, bersama Pidana Khusus,” kata Harifin.

Redaktur: taufik rachman
Reporter: Palupi Annisa Auliani

How to increase ejaculation power? More and more men each year are searching for reliable methods to enhance the quality of the sexual act increase seminal fluid On Maxocum.info you will find the best more sperm pills which will help you to increase low sperm count fast and with no side-effects. Buy Maxocum and your

lab report
semen volume
best pills for penis

Ketua MA: transparansi kunci penanggulangan mafia hukum

Padang (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa mengemukakan, transparansi dalam dunia peradilan merupakan kunci dalam upaya penanggulangan mafia hukum di Tanah Air.

Dalam penanganan perkara di pengadilan harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang transparan dan jelas serta diumumkan kepada masyarakat, sehingga tidak ada kebimbangan bagi pihak yang berperkara, katanya di Padang, Kamis.

Ia mengemukakan hal itu saat memberikan kuliah umum dengan tema “Mahkamah Agung dan Pemberantasan Mafia Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Menurut dia, jika tidak ada transparansi dalam penanganan suatu perkara, MAKA akan membuka celah munculnya mafia hukum.

“Dalam rangka mewujudkan hal itu, saat ini Mahkamah Agung telah mengupayakan jika ada perkara yang diputuskan hari ini, maka besok putusannya telah dapat dilihat melalui website MA,” lanjut dia.

Dikatakannya, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya jual beli informasi putusan antara pihak yang berperkara dengan oknum di pengadilan.

Selain itu, saat ini juga tengah dilakukan pembinaan kepada para hakim agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya serta sesuai dengan kode etik.

Sejak Oktober 2011, MA menetapkan sistem kamar bagi hakim dimana mereka dikelompokkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

Hal ini, menurut dia, untuk mencegah agar tidak ada perkara yang ditangani oleh hakim tidak sesuai dengan bidangnya.

“Ini merupakan langkah besar dan hal yang telah dicita-citakan oleh MA sejak 40 tahun lalu,” kata dia.

Kemudian, untuk menciptakan peradilan yang bersih salah satu upaya yang harus diperkuat adalah aspek pengawasan, baik secara internal maupun eksternal oleh Komisi Yudisial.

Upaya penting yang juga tidak dapat diabaikan adalah meningkatkan kesejahteraan penegakan hukum, katanya.

Tidak mungkin seorang penegak hukum akan dapat bekerja dengan baik sementara ia masih memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi, kata dia menambahkan.

Ia menyebutkan, semua hal itu juga harus didukung dengan peningkatan kesadaraan hukum masyarakat agar lebih taat hukum.

(T.KR-IWY/R014)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Only the best in smokeless cigarettes, see which electronic cigarette brands are better than the rest. Compare top smokeless cigarette companies. buy cheap cigarettes Electro Cigarettes is the UK’s number one electronic cigarette brand. Electronic cigarettes are a healthier alternative to real cigarettes.

natural penile girth enlargement